Situasi di Gaza semakin memburuk akibat konflik berkepanjangan dan blokade yang ketat. Dalam upaya membantu rakyat yang membutuhkan, Israel mengumumkan kebijakan terbaru yang memungkinkan negara asing mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun, langkah ini tidak tanpa syarat dan menimbulkan berbagai pertanyaan tentang dampaknya bagi stabilitas dan keamanan kawasan.
Israel disebut akan mengirimkan negara asing untuk mengirimkan bantuan untuk warga Palestina di Jalur Gaza mulai Jumat (25/7) waktu setempat.
Koordinator Kegiatan Pemerintah Israel di Wilayah Teritori (COGAT) mengatakan Israel akan mengizinkan Yordania dan Uni Emirat Arab untuk melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan tapi harus melalui jalur udara ke Gaza, seperti yang dilakukan kedua negara itu tahun lalu.
“Penerjunan bantuan melalui udara tersebut sedang dikoordinasikan dengan IDF,” demikian pernyataan COGAT, seperti dikutip Times of Israel.
Menurut pejabat Israel, Yordania akan melaksanakan penerjunan bantuan melalui udara pertama.
Dalam dua minggu pertama bulan Juli ini, Badan Anak-anak PBB UNICEF telah merawat 5.000 anak yang menghadapi malnutrisi akut di Gaza.
Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan bahwa Gaza menderita kelaparan massal akibat ulah manusia yang disebabkan oleh blokade bantuan ke daerah kantong tersebut.
Beberapa pihak menilai bahwa syarat-syarat ini dapat memperlambat masuknya bantuan dan membuka peluang penyalahgunaan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kontrol ketat Israel dapat membatasi efektivitas bantuan dan memperpanjang krisis kemanusiaan. (25/7/2025) Jumat.